APPILAJARA

Kepala SD Negeri Mojo 03 Dinas Pendidikan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati 59157 Central Java Indonesia

https://dinamikagurusd.blogspot.co.id
This study provides a quantitative and qualitative status report on the implementation of school-based management (SBM) in Indonesia, identifies factors associated with the successful practices of SBM, and assesses SBM effects on student achievement eight years after its inception. The authors' findings are based on face-to-face surveys of principals, teachers, school committee members, and parents; surveys of district staff; and a case study. SBM required a major shift in how people think about schooling and a significant improvement in the capacity of principals, teachers, and the community to provide leadership, develop programmatic alternatives to meet local educational needs, and engage parents and the community in the governance of schools. Implementation of SBM so far has met with limited success. Although most principals reported that they had the autonomy to make school decisions, they also said that they did not take advantage of it by making significant programmatic and instructional changes. Districts continued to strongly influence school policies and practices. School committee and parental involvement in school affairs was minimal. Both expressed an attitude of noninterference with school matters and deference to school staff. All school-level stakeholders said that they were not well prepared to provide effective leadership. Improving implementation and the outcomes of SBM in Indonesia will require expanding principal, teacher, and school committee member capacity to implement SBM; increasing school staff ability to make operational and instructional changes; and developing district capacity to support schools and SBM.
Key Findings
School Autonomy Is Critical to Successful Implementation of School-Based Management

    Most principals believed that they had autonomy over their school's operational, budgetary, programmatic, and instructional decisions.
    Many principals did not take advantage of this autonomy and routinely sought approval of their district supervisor or other district staff before making decisions.
    Districts continue to exercise a great deal of influence on school-level policies and operations.

Principal Influence and Understanding of SBM Is Especially Critical

    Principals, teachers, and school committee members had a poor understanding of school-based management (SBM).
    More than half of principals reported that they either had not received any training in SBM in the past year or found it insufficient and were not well prepared to provide leadership.

Parental Influence over School Matters Is Lacking and School Funding Is Uneven

    Community and parental participation in school affairs remains to be achieved.
    Parents generally deferred to school staff on school matters.
    The availability of discretionary resources differed greatly across schools, with some schools reporting receiving less funding per student than other schools.

Recommendations
Expand school committee, principal, and teacher capacity to implement school-based management (SBM).

    Make it easier for school committee members to participate in SBM.
    Upgrade the knowledge of school committee members.
    Increase the authority of school committee members.
    Upgrade principal and teacher capacity to implement SBM.
    Provide leadership training.
    Provide principal and teachers with professional development on effective SBM practices.
    Broaden school autonomy.

Expand school committee, principal, and teacher capacity to implement school-based management (SBM).

    Assess the need for and provide professional development and use the results to set training priorities.
    Expand access to teaching aids.
    Address resource disparities between schools.

Develop district capacity to support SBM.

    Alter the role of districts to that of an enabler of change.
    Expand district capacity to provide ongoing technical assistance.
    Provide staff development to principals, teachers, and school committee members.


by Georges Vernez, Rita Karam, Jeffery H. Marshall
Source : http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1229.html

Terjemahan
Studi ini memberikan laporan status kuantitatif dan kualitatif tentang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Indonesia, mengidentifikasi faktor yang terkait dengan praktik sukses SBM, dan menilai efek SBM terhadap prestasi belajar siswa delapan tahun setelah awal. Temuan penulis didasarkan pada tatap muka survei dari kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah, dan orang tua; Survei staf kabupaten; dan studi kasus. SBM diperlukan perubahan besar dalam cara orang berpikir tentang sekolah dan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas kepala sekolah, guru, dan masyarakat untuk memberikan kepemimpinan, mengembangkan alternatif program untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lokal, dan terlibat orang tua dan masyarakat dalam pemerintahan sekolah . Pelaksanaan MBS sejauh ini telah bertemu dengan keberhasilan yang terbatas. Meskipun sebagian besar kepala sekolah melaporkan bahwa mereka memiliki otonomi untuk membuat keputusan sekolah, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak mengambil keuntungan dari itu dengan melakukan perubahan program dan pembelajaran yang signifikan. Kabupaten terus sangat mempengaruhi kebijakan dan praktek sekolah. Komite sekolah dan keterlibatan orang tua dalam urusan sekolah sangat minim. Kedua menyatakan sikap noninterference dengan urusan sekolah dan rasa hormat kepada staf sekolah. Semua pemangku kepentingan tingkat sekolah mengatakan bahwa mereka tidak siap untuk memberikan kepemimpinan yang efektif. Meningkatkan pelaksanaan dan hasil MBS di Indonesia akan membutuhkan memperluas kepala sekolah, guru, dan kapasitas anggota komite sekolah untuk menerapkan MBS; meningkatkan kemampuan staf sekolah untuk membuat perubahan operasional dan instruksional; dan mengembangkan kapasitas kabupaten untuk mendukung sekolah dan MBS.

Temuan kunciOtonomi Sekolah Apakah Kritis untuk Keberhasilan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

    Kebanyakan kepala sekolah percaya bahwa mereka memiliki otonomi atas sekolah mereka operasional, anggaran, program, dan keputusan instruksional.
    Banyak kepala sekolah tidak mengambil keuntungan dari otonomi ini dan secara rutin meminta persetujuan dari mereka pengawas kabupaten atau staf kecamatan lainnya sebelum membuat keputusan.
    Kabupaten terus latihan banyak pengaruh terhadap kebijakan dan operasional sekolah tingkat.
Pengaruh pokok dan Pemahaman SBM Apakah Terutama Kritis

    Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah memiliki pemahaman yang buruk tentang manajemen berbasis sekolah (MBS).
    Lebih dari setengah dari kepala sekolah melaporkan bahwa mereka baik tidak menerima pelatihan apapun dalam MBS pada tahun lalu atau merasa tidak cukup dan tidak siap untuk memberikan kepemimpinan.
Parental Pengaruh lebih Matters Sekolah Apakah Kurang dan Pendanaan Sekolah Apakah Merata

    Masyarakat dan partisipasi orangtua dalam urusan sekolah masih harus dicapai.
    Orang tua umumnya ditangguhkan kepada staf sekolah pada urusan sekolah.
    Ketersediaan sumber daya diskresioner sangat berbeda di seluruh sekolah, dengan beberapa sekolah melaporkan menerima kurang dana per siswa dari sekolah lain.
RekomendasiMemperluas komite sekolah, kepala sekolah, dan kapasitas guru untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS).

    Memudahkan anggota komite sekolah untuk berpartisipasi dalam MBS.
    Meningkatkan pengetahuan anggota komite sekolah.
    Meningkatkan kewenangan anggota komite sekolah.
    Pokok Upgrade dan kapasitas guru untuk menerapkan MBS.
    Memberikan pelatihan kepemimpinan.
    Memberikan kepala dan guru dengan pengembangan profesional pada praktek MBS yang efektif.
    Memperluas otonomi sekolah.
Memperluas komite sekolah, kepala sekolah, dan kapasitas guru untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS).

    Menilai kebutuhan dan memberikan pengembangan profesional dan menggunakan hasilnya untuk menetapkan prioritas pelatihan.
    Memperluas akses terhadap alat peraga.
    Kesenjangan alamat sumber daya antar sekolah.
Mengembangkan kapasitas kabupaten untuk mendukung MBS.

    Mengubah peran kabupaten dengan yang enabler perubahan.
    Memperluas kapasitas kabupaten untuk memberikan bantuan teknis berkelanjutan.
    Menyediakan pengembangan staf untuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.

Sumber :  http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1229.html
Suggest an edit : https://translate.google.com/ 
by : +Kalim Nuryati