APPILAJARA

Kepala SDN Mojo 03 Cluwak Pati sebagai cikal bakal sekolah pembina sedang mengikuti Ukg di sman Tayu Pati Jateng 12112015-0730s/d0930

http://dinamikagurusd.co.id
Pengantar Penulis
Saya berpendapat bahwa program SD Pembina ini merupakan satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar yang memiliki keunggulan bersama dalam penyelenggaraan sistem pendidiksn .Perkembangan terpilihnya SD Pembina karena bisa menyelenggarakan sistem pendidikan bermutu,mengembangkan inovasi dengan segala aspek pendukungnya melakukan diseminasi kepada SD lain dan menyediakan fasilitas pembinaan  SD lain dengan prinsip maju bersama.Program sekolah pembina sebagai penyempurnaan program-program sebelumnya seperti RSBI, sekolah model dan percontohan SD Inti dan sebagainya.Pemerintah menetapkan bahwa setidaknya ada satu SD Pembina untuk setiap kabupaten kota,

SD pembina akan dijadikan rujukan bagi sekolah lain yang ada di Kota tersebut. Sekolah Pembina yang dipilih dinilai memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran, pengelolaan manajemen sekolah yang akuntabel. Selain itu, dianggap memiliki kecenderungan meningkat prestasinya, baik akademik maupun non akademik sehingga bisa diimbaskan pada sekolah lain.Tugas sekolah pembina adalah menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu dan mengembangkan inovasi pendidikan dengan segala aspek pendukungnya. Selain itu SD Pembina harus mengimbaskan inovasi yang dilakukan pada sekolah lain dan menyediakan fasilitasi pembinaan sekolah lain dengan prinsip maju bersama agar mendorong semua sekolah yang dibina agar ikut maju.Meskipun dalam program pembinaan disebut SD pembina, namun tidak merubah nomenklatur sekolah. Makanya tidak disebut SD Pembina, tetapi tetap dengan sebutan SD nama semula aslinya tidak menambah merubah nama apapun.

Salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 adalah Pengembangan SD Pembina. Pada bulan Mei 2015 telah dilaksanakan seleksi terhadap 1.187 calon SD Pembina dari 402 Kab/Kota di seluruh Indonesia, oleh tim penilai nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi.Hasil seleksi tersebut menetapkan 256 SD Pembina dari 256 Kab./Kota. SD Pembina hasil seleksi tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 267/C/KL/2015 tanggal 19 Juni 2015.

Sekolah Dasar Pembina merupakan program  baru dalam dunia pendidikan, tetapi kapasitasnya lama sudah digunakan. SDP dicanangkan agar dunia pendidikan mempunyai sampel SD yang unggul dalam berbagai hal.
SD Pembina merupakan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pola pendidikan di Indonesia untuk mencapai pelayanan standar nasional.Memang perlu banyak belajar untuk dapat mengembangkan sekolah yang berkualitas.Ke depan kita harus mampu menjadi sekolah yang lebih inovatif dalam pembelajaran, open manajemen dan memerlukan keterlibatan semua unsur termasuk wali murid.antara sekolah dan orangtua siswa memiliki persepsi bersama dalam menyikapi keberlangsungan dalam pengembangan sekolah.

Sebagai perkembangannya saya kutipkan berita dari berbagai sumber yang semoga bisa menginspirasi mencerdaskan SD lain agar tumbuh budaya SD Bermutu Berkwalitas karakter KeIndonesiaan yang menjunjung nilai muatan lokal karya bangsa sendir unggul di seluruh tanah air.
http://dinamikagurusd.co.id

JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan kembali menekankan bahwa penerapan Kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
‘’Kurikulum 2013 masih dalam evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baik dokumen, ide, desain, dan implementasinya secara penuh,’’ujar Anies Baswedan.
Berdasarkan Permendikbud itu, sekolah yang tetap menerapkan Kurikulum 2013 adalah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang telah menerapkannya selama tiga semester. ‘’Bagi sekolah yang baru melaksanakan satu semester harus kembali memakai Kurikulum 2006,’’tegasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua tim Evaluasi Kurikulum 2013, Suyanto bahwa sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester dapat melanjutkan kurikulum tersebut. Sekolah ini sekaligus sebagai sekolah uji coba yang bisa dijadikan sekolah rintisan. ‘’Kemdikbud dan Dinas Pendidikan akan membina sekolah uji coba Kurikulum 2013 yang akan menjadi sekolah inti atau rujukan untuk membina sekolah lain,’’tutur Suyanto.Membingungkan
Sementara Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Setditjen Dikdas), Supriyatno mengatakan bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mendukung sepenuhnya penerapan Kurikulum 2013. Secara teknis, kata Supriyatno, sistem Dapodik akan menandai sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Di luar penetapan itu, pilihannya hanya Kurikulum 2006.
‘’Ketika pilihannya sudah dipastikan seperti itu, maka pembelajaran sesuai kurikulum masing-masing,’’jelasnya. Sebelumnya, sebanyak 14 sekolah di Semarang nonrintisan Kurikulum 2013 mengusulkan diri untuk melanjutkan penerapan Kurikulum terbaru tersebut. Kendati sekolah-sekolah tersebut belum genap tiga semester memakai Kurikulum 2013.
‘’Ada sembilan SD, lima SMP, dan satu SMA. Seluruhnya sekolah swasta,’’ kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang Sutarto, SM (20/1). Pengusulan itu berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5685/C/KR/2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.
Kemunculan surat edaran tanggal 30 Desember 2014 tersebut sempat membingungkan satuan pendidikan. Sebab dalam peraturan menteri diatur syarat sekolah yang bisa melanjutkan Kurikulum 2013 yakni setidaknya telah menerapkan tiga semeseter.
Tapi dalam surat edaran, membolehkan sekolah di luar rintisan melanjutkan Kurikulum 2013 dengan izin dari kementrian. (nya, H89-95)

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain master teacher, untuk menyukseskan penerapan kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki strategi dengan menunjuk sekolah pembina. Sekolah ini akan membantu pelaksanaan kurikulum di semua jenjang sekolah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dan meminimalisir kendala implementasi.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, mengatakan bahwa sekolah pembina akan diajukan oleh kabupaten/kota setempat. Selanjutnya, penentuan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kriteria yang ditentukan. Salah satunya terkait akreditasi.

"Kalau ada di kabupaten itu ya diambil dari situ. Tapi kalau tidak ada bisa lintas kabupaten sekolahnya. Tugasnya kan membina tidak perlu ada tiap hari," kata Musliar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Panja Kurikulum di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Sekolah yang dijadikan sekolah pembina juga tidak terbatas pada sekolah negeri saja. Bagi sekolah swasta yang memiliki mutu baik, sarana prasarana memadi dan sudah menerapkan kurikulum yang mempunyai konsep serupa dengan kurikulum baru maka terbuka kesempatan menjadi sekolah pembina.

"Bisa saja sekolah swasta. Selama mutu dan sarana prasarananya lebih baik. Kenapa tidak? Sayang kan, mereka mau mengulurkan tangan tapi tidak dimanfaatkan," jelas Musliar.

Ia juga mengungkapkan bahwa akan ada insentif bagi sekolah tersebut tapi belum dibicarakan lebih lanjut. Menurutnya, tanpa ada insentif pun sekolah tersebut tetap mau menjalankan peran sebagai sekolah pembina karena memiliki kebanggaan tersendiri.

"Bagi mereka suatu kebanggaan tersendiri ditunjuk menjadi sekolah pembina," ungkapnya.