APPILAJARA

Yulina, lebih lanjut mengakui masih terdapat beberapa kendala dalam pembinaan JF saat ini. Beberapa di antaranya terkait ketidaktersediaan peta kebutuhan JF secara nasional, jika mengacu pada UU ASN, penyusunan kebutuhan jabatan harus direncanakan dalam jangka 5 tahun. Pengangkatan ke dalam JF yang masih sering terlambat hingga penyusunan formasi JF yang tidak disertai dengan perencanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang tepat juga menghambat terlaksananya pembinaan.

“Dari data yang ada, saat ini jumlah JF mencapai 142 jabatan, meningkat signifikan dari Tahun lalu (129 JF), bahkan pemerintah sendiri menetapkan 420 JF, kita harus bangun konsep pembinaan JF di era UU ASN, perlu dilakukan evaluasi terhadap pembinaan 142 JF yang sudah ada, peran instansi pembina penting untuk melakukan uji kompetensi mengingat spirit UU ASN terletak pada merit system, ” jelasnya.
Direktur Jabatan ASN Pramono Widyo Utomo mengimbau instansi pembina JF untuk serius mengelola pembinaan khususnya dalam tahap pendidikan dan pelatihan hingga peningkatan jabatan melalui uji kompetensi, terlebih nantinya pengisian JF diduduki oleh PNS dan non PNS.

“Peningkatan jabatan melalui uji kompetensi tidak semata berdasarkan pendidikan awal yang dimiliki, capaian kinerja juga menjadi ukuran melalui akumulasi angka kredit yang diukur oleh pejabat penilai, dan dijadikan acuan kelayakan kenaikan pangkat bagi JF bersangkutan, ” ungkap Pramono.
Pramono menambahkan bahwa pembinaan JF mengalami masa perubahan radikal, sistem pola karier JF dibangun berdasarkan grading (grade jabatan), terlebih ke depan proses kenaikan jabatan bagi pemegang JF berbasis kompetensi. (desi)

Sumber : http://www.bkn.go.id/…/masuki-masa-transisi-bkn-optimalkan-…